Kondisi Sarana Prasarana Penegak Hukum Malut Minim

06-05-2015 / KOMISI III

Komisi III DPR RI menemukan ada beberapa kabupaten yang tidak mempunyai kejaksaan dan pengadilan. disisi lain, Fasilitas dan prasarana institusi kepolisian di daerah Maluku Utara masih minim.

 

 "Tentunya ke depan, Kita sepakat untuk saling memperbaiki dengan kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana," kata Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa, kepada wartawan, Senin, (4/5), usai Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenhukham, Kapolda, Kajati, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Tinggi, Agama, Militer, Provinsi Maluku Utara.

 

Menyinggung sarana dan prasarana kepolisian, lanjut Desmon, jumlah personil kepolisian  tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada di Maluku Utara "Dengan luas wilayah yang ada. Dengan jumlah personil kepolisian. Kapolda Malut juga telah meminta Komisi III memperjuangkan penambahan personil sesuai target yang telah ditentukan Mabes Polri,"jelasnya.

 

Menurutnya, persoalan ini akan dibawa ke Komisi III DPR. "Persoalan penegakan hukum dengan keterbatasan Komisi III juga soroti, diantaranya persoalan Tipikor yang ada di daerah sini. Persoalan narkoba juga dibicarakan,"jelasnya.

 

Dia menambahkan, persoalan sarana prasarana tentu akan menjadi prioritas saat membicarakan anggaran nantinya. "Saat membahas anggaran kita akan membicarakan tentang Maluku Utara ini,"ujarnya.

 

Sarana dan prasana yang dianggap kurang di sektor penegak hukum seperti peradilan, kejaksaan, lanjutnya, akan diprioritaskan ketika pembahasan nantinya. "Persoalan dari Morotai untuk sidang ke Tobelo, perlu waktu dan perlu biaya harus di antisipasi agar pencari keadilan itu ada kepastian. Termasuk aparaturpun harus disiapkan anggarannya agar dapat menjalankan tugas menegakkan hukum di masyarakat,"jelasnya.

 

Pada kunjungan ke Maluku Utara, Komisi III DPR dipimpin langsung oleh Dosmen J. Mahesa, didampingi oleh rombongan Komisi III DPR yaitu Masinton Pasaribu, John Kenedy Azis, Wendy Haryanto, Syaiful Bahri Ruray, Wihadi Wiyanto, I Putu Sudiartana, Muslim Ayub, Tb.Soemandjaja, Asrul Sani, dan Taufiqul Hadi. (as) foto: agung/parle/od

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...